101 CPNS Kabupaten Lumajang Ikuti PKTBT Latsar untuk Tingkatkan Kompetensi Teknis

Lumajang — Sebanyak 101 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengikuti kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) sebagai bagian dari rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 2 dan 3 Juli 2025, bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang.

Pelaksanaan PKTBT bertujuan untuk membekali para CPNS dengan pemahaman konseptual dan pengetahuan teknis yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

Pada hari pertama, peserta menerima materi yang berfokus pada penguatan pemahaman kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Materi yang disampaikan antara lain mengenai arah kebijakan pembangunan daerah, manajemen ASN, keprotokolan, tata naskah dinas, serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) instansi. Seluruh topik ini dirancang untuk memberikan fondasi pengetahuan yang kokoh bagi CPNS dalam memahami peran strategis mereka dalam mendukung visi dan misi organisasi.

Pembelajaran berlanjut pada hari kedua dengan penyampaian materi yang bersifat lebih teknis dan operasional. Beberapa topik yang dibahas meliputi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, penyusunan rencana strategis (Renstra) dan program kerja instansi, sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi pegawai, serta kebijakan terkait pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, dan promosi ASN. Sebagai penutup, peserta dibekali dengan materi kompetensi literasi digital guna mendorong kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam mendukung pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap seluruh CPNS dapat mengembangkan sikap profesionalisme, memahami sistem kerja birokrasi secara menyeluruh, dan mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.