logo
  • Alamat

    Jl. Ahmad Yani No. 25 Lumajang
  • Telepon

    (0334) 893193
  • Email

    bkd@lumajangkab.go.id

Diklat Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

Diklat Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada didalamnya. Sumber daya manusia ( SDM ) akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir dengan melihat kompetensi SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM akan mempertinggi produktivitas anggota sehungga kualitas kerja pun menjadi lebih tinggi dan berujung pada puasnya pengguna jasa dan organisasi akan memperoleh keuntungan.

Polisi Pamong Praja merupakan institusi yang di bentuk sesuai tuntutan dan amanat Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam penegakan kebijakan perda dan keputusan kepala daerah serta menjaga ketertiban masyarakat dengan menggunakan pendekatan secara psikologis fungsi Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) ditekankan pada upaya dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat ( tramtibmas ), memberi peringatan dini dan penanggulangan serta pembinaan tramtibmas.




Penegakan peraturan daerah ( Perda ) harus ditaati oleh semua pihak dengan kewenangan prosedural. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk sistim perlindungan masyarakat, dimana kepentingan masyarakat sebagai hal yang utama. Sistem perlindungan masyarakat dilakukan melalui pendekatan pengayoman, pencegahan, pembinaan hingga penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan peran Satpol PP seperti tersebut diatas perlu dilakukan Diklat bagi Polisi Pamong Praja dengan harapan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja dan pemahaman tentang sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna penegakan peraturan Kepala Daerah.